Kumpulkan Bukti Dugaan Maladministrasi

Kumpulkan Bukti Dugaan Maladministrasi
CARI FAKTA: Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah yang dipimpin langsung Sabarudin Hulu saat mendengar pengakuan warga penolak Quarry di Masjid Nurul Huda, Dusun Krajan, Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, kemarin. (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)

RADAR PURWOREJO – Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah mendatangi warga penolak quarry di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, kemarin (14/2). Ombudsman merasa perlu mendapat informasi langsung dari masyarakat terkait peristiwa Selasa (8/2) lalu. Informasi tersebut dibutuhkan sebelum rekomendasi terkait ada tidaknya maladministrasi penyelenggaraan negara dikeluarkan.

Rombongan dipimpin langsung Kepala Keasistenan Pemeriksa ORI Jawa Tengah, Sabarudin Hulu. Mereka bertemu dengan ratusan warga penolak quarry di Masjid Nurul Huda, Dusun Krajan, Desa Wadas. Nampak hadir juga Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta Julian Dwi Prasetya

Mereka melakukan investigasi dugaan maladministrasi pelayanan dalam proses pengamanan pengukuran lahan di Wadas. Maladministrasi ini terkait dengan dugaan penyimpangan prosedur atau dugaan pengabaian kewajiban hukum atau juga dugaan ketidakpatutan. Hasil investigasi itu nantinya akan dituangkan dalam laporan akhir hasil pemeriksaan dan jika ditemukan indikasi maladministratif maka akan ada tindakan korektif yang diberikan kepada atasan bersangkutan.”Kami ke sini yakni mencari keterangan secara langsung kepada warga untuk mengetahui secara detail peristiwa di Desa Wadas untuk dituangkan dalam LAHP,” ucap Sabarudin Hulu usai audiensi dengan warga.

Dijelaskan, maladministrasi yang dimaksud yakni mengenai dugaan penyimpangan prosedur atau kemudian dugaan pengabaian kewajiban hukum atau ketidak-patutan dalam prosedur pengamanan yang dilakukan. Intinya bagaimana mekanisme yang telah dilakukan pihak kementerian lembaga. Prinsipnya dugaan maladministratif harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan secara komperhensif.

Menurutnya, situasi Wadas kini sudah kondusif. Namun jika ada pihak yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa 8 Februari lalu, tentunya dalam proses pengamanan maka tentu kepada atasannya. Kalau ini di wilayah Jawa Tengan maka kapolda Jateng. “Kalau kementerian kelembagaan lain juga sama, misal BPN Purworejo maka atasannya yakni Kakanwil BPN Jateng,” jelasnya.

Menurutnya, tidak cukup dengan keterangan warga. Pihaknya juga akan meminta keterangan pihak kepolisian, BPN dan kementerian lembaga lain. Dalam kasus tersebut semua data akan diteliti. Pemeriksaan tidak hanya menggunakan satu dua poin saja, tetapi harus menyeluruh sebelum hasilnya disampaikan.

Pihaknya juga akan minta keterangan pihak kepolisian, BPN dan kementerian lembaga lain. Aka dilihat secara komprehensif, mulai latar belakang dan perkembangan di lapangan. “Jika dilihat saat ini sudah kondusif, namun negara harus tetap hadir untuk memastikan permasalahan ini selesai,” ujarnya.

Terkait kumpulan bukti bukti, sambung Sabarudin Hulu, tidak hanya keterangan warga atau pihak terkait lainnya, namun juga dokumen keterangan kementerian lembaga. Ombudsman mengucapkan terima kasih atas beberapa hal dan penjelasan yang diberikan oleh warga secara langsung. Diharapkan semua bisa diselesaikan secara baik, dan mendapat solusi terbaik di desa Wadas.

Ditambahkan, sesuai dengan regulasi dan kewenangan Ombudsman, pihaknya berhak melakukan pemeriksaan tanpa harus didahului dengan pengaduan. Terlebih kasus tersebut sudah menjadi perhatian publik. “Kami secara undang undang berhak menginvestigasi, sebelumnya memang sudah ada aduan dari LBH Jogja yang masuk. Jadi pasca peristiwa, bagaimana pelayanan yang diberikan aparat atau kementerian lembaga kepada warga juga akan masuk dalam investigasi kami,” ucapnya.

Salah satu warga, Fajar menuturkan, kompleks Masjid Nurul Huda Dusun Krajan bukan salah satu objek yang akan diukur tim BPN atau bukan berada di lokasi calon quarry. Berikut rumah-rumah warga yang dijadikan sasaran penggeledahan juga bukan lokasi quarry. Warga yang kumpul di kompleks masjid adalah warga penolak quarry, artinya bentrok warga pro dan kontra di kompleks masjid tidak ada.

Adapun sekilas kronologi di kompleks Masjid Nurul Huda berangkat dari informasi yang didapat warga tentang rencana pengukuran lahan yang didahului dengan apel pasukan dengan jumlah yang cukup banyak. Hal itu yang membuat warga menggelar mujahadah di Masjid Nurul Huda karena juga tidak mungkin melakukan penghadangan. Mujahadah digelar karena warga juga merasa takut sendiri di rumah.

“Sekitar pukul 10.00 akhirnya aparat kepolisian mulai masuk ke kompleks Masjid Nurul Huda. Pertama Polwan disusul Brimob dan polisi bertameng juga anjing pelacak. Petugas tidak berseragam kemudian masuk dan menanyakan siapa saja yang ada di kompleks masjid, hingga akhirnya sebanyak 67 warga ditangkap,”  ucapnya.

Julian Dwi Prasetya dari LBH Yogyakarta menyatakan, pihaknya akan membantu melengkapi bukti dan fakta berikut analisis yang akan disusun dalam bentuk laporan dokumentasi secara menyeluruh. Laporan dokumentasi tersebut tidak hanya untuk Ombudsman dan Komnas HAM, tetapi juga lembaga lain yang membutuhkan.

Diharapkan Ombudsman bisa  merekomendasi setelah melihat maladministrasi yang terjadi 8 Februari Selain itu, LBH juga berharap Ombudsman dapat melihat hal-hal maladministrasi dalam proses pembangunan. “Jadi ada dua, pertama terkait penerjunan aparat, kedua substansi dari pertambanga quarri di Desa Wadas. Dua hal itu kami harapkan ombudsman dapat melihat secara detail kasus ini,” ucapnya. (tom/din)

Wadas jadi Pembelajaran Kasus Agraria

Kasus Wadas menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Pemkab Purworejo dalam menghadapi permasalahan agraria di kemudian hari. Salah satu di antaranya rencana pembangunan Jalan Tol Cilacap-Jogja yang akan menabrak puluhan desa di Kabupaten Purworejo. Bupati Purworejo Agus Bastian memastikan pemkab mendukung sepenuhnya proyek tersebut. “Berkaca dari masalah di Desa Wadas ini, kami akan lebih mengintensifkan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat,” katanya, kemarin (14/2).

Agus Bastian mengatakan, terkait persoalan di desa Wadas, Pemkab Purworejo tentu saja tidak akan lepas tangan. Sebab, sejak awal pemkab juga sudah berupaya memfasilitasi dan semaksimal mungkin, termasuk mengajak dan mendorong warga masyarakat untuk memberikan dukungan. “Kami tentu mendukung pemerintah pusat, maka kami juga batu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat Bendungan Bener bagi masyarakat,” katanya, kemarin (14/2).

Dijelaskan, sosialisasi kepada masyarakat juga sudah dilakukan melalui berbagai kesempatan dan menggunakan berbagai media. Komunikasi coba terus dijalin dengan tokoh masyarakat, bahkan melalui pendekatan-pendekatan personal. “Sampai detik ini, kami juga masih terus melakukan pendekatan persuasif serta sosialisasi secara lebih massif,” jelasnya.

Menurutnya, terkait konflik horizontal yang terjadi di Desa Wadas, Pemkab Purworejo juga terus berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kerukunan antar warga. Sejak rencana pembangunan quarry disosialisasikan, masing-masing warga baik yang setuju dan menolak dihimbau untuk saling menghormati pilihan yang diambil, tanpa harus saling mengintimidasi. “Kami (Pemkab) juga mencoba memahami kesulitan warga desa Wadas, dengan memberikan bantuan sosial, pelayanan kesehatan dan sejenisnya. Sehingga sedikit banyak dapat meringankan beban warga yang muncul akibat persoalan ini,” ujarnya. (tom/din)

Lainnya