Warga Copot Patok jika Ganti Rugi PSN Bendungan Bener Beres

Warga Copot Patok jika Ganti Rugi PSN Bendungan Bener Beres
TERUS DIGARAP: Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener terlihat dari sisi Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (15/2). Kecuali 174 bidang lahan yang dipatok warga dan masih bersengketa, bagian lain Bendungan Bener terus dikerjakan pembangunannnya. (guntur aga tirtana/radar jogja)

RADAR PURWOREJO – Pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, di Kecamatan Bener, Purworejo dipastikan tetap berjalan. Kecuali 174 bidang lahan yang dipatok warga dan masih bersengketa serta masih menunggu dasar hukum untuk penyelesaiannya. Hal itu disampaikan perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) sekaligus Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK) Proyek Bendungan Bener M Yushar Yahya A, kemarin (17/2).
Dijelaskan, pembangunan masih tetap berproses sampai sekarang. Diharapkan, proyek Bendungan tertinggi di Indonesia itu dapat selesai sesuai target, tepat mutu dan tepat waktu. ”Tujuan kami hanya satu, sesuai tujuan awal dibangunnya ­Bendungan Bener, yakni dapat segera memberi manfaat kepada masyarakat Purworejo dan sekitar­nya,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend) Eko Siswoyo membenarkan, proyek memang masih berjalan di tempat atau lahan yang memang sudah dibebaskan (terbayar ­ganti ruginya,Red). Namun untuk lahan PMH 1 dan PMH 2 yang masih bersengketa dan lahan di luar Izin Penetapan Lokasi (IPL) tetap tidak boleh disentuh. ”Pengerjaan oleh pihak pelaksana saat ini masih jalan, tetapi di tempat-tempat yang sudah ­dibayar. Ya walaupun tersendat di beberapa titik seperti di tapak bendung di Dusun Kalipancer, Desa Guntur yang merupakan ­akses jalan proyek,” ucapnya.
Diungkapkan, proses pematokan lahan sudah dilakukan sepekan terakhir, ­termasuk akses jalan prosesk di Dusun Kalipancer, Desa Guntur. Patok-­patok yang dipancang dan dihubungkan de­ngan tali rafia itu tidak akan dicopot sampai ada kejelasan. ”Selasa (15/2) kemarin sebetul­nya kami ke BPN untuk audiensi. Tapi akhirnya karena katanya pejabat yang bersangkutan menemui warga ter­papar Covid-19,” ungkapnya.
Ditegaskan, tuntutan warga masih sama. Mereka meminta kejelasan nasib tanah ­milik warga yang sampai saat ini masih berseng­keta. Menurutnya, jika proses pembayaran ganti rugi tidak segera selesai, maka dam­paknya adalah pengerjaan proyek yang akan tersendat. ”Mohon segera saja, pihak-pihak terkait untuk memperhatikan ini. Masak, pembebasan lahan untuk pembangunan PSN kok kayak gini,” tegasnya.
Sementara itu, ramainya cuitan tentang akun @Wadas_Melawan yang di-suspend pihak Twitter mendapat tanggapan ­Kepolisian Daerah (Polda Jateng). Respons diberi­kan, sebab banyaknya pengguna Twitter yang mengarahkan tudingan bahwa Polri menjadi penyebab akun tersebut disuspend pihak Twitter.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menyatakan, pihaknya turut prihatin atas suspend yang diterima akun @Wadas_Melawan. Adapun terkait akun @Wadas_Melawan yang terkena ­suspend, Polda Jateng tidak tahu menahu dan sama sekali tidak terkait dengan hal itu. ”Terima kasih atas info yang diberikan rekan-rekan media kepada kami. Tetapi perlu kami jelaskan bahwa Polda Jateng dalam hal ini Subdit Cyber Ditreskrimsus tidak seperti yang dituduhkan,” ucapnya.
Ditegaskan, Polri tidak mempunyai wewe­nang dan kapasitas untuk men-suspend akun media sosial apapun. Kabid Humas Polda Jateng mempersilahkan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menanyakan langsung pada penyedia layanan atau penye­dia platform terkait hal itu.
Merujuk pada kebijakan pengelola ­Twitter, akun dapat terkena suspend karena melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh penyedia platform. Kabid Humas Polda Jateng mengimbau pengguna internet ­untuk bijak dalam bermedia sosial. ”Silakan berfikir positif dan jangan asal melayangkan tuduhan. Pahami juga regulasi penyedia layanan. Agar tuduhan tidak salah sasaran dan berujung sebagai fitnah,” tegasnya. (tom/din)

Lainnya