Ganjar Kerahkan TPID Input Data Realtime

Ganjar Kerahkan TPID Input Data Realtime
RAPAT KOORDINASI: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Kapolda Jateng Ahmad Luthfi dan Pangdam IV Diponegoro Widi Prasetijono saat rapat virtual bersama Mendagri, Senin (5/9). (Humas pemprov jateng untuk radar purworejo)

RADAR PURWOREJO – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengerahkan tim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk melakukan input data harga komoditas secara realtime. Hal itu sebagai langkah awal untuk pengendalian inflasi atas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Terkait dengan inflasi sudah rapat di tingkat Forkompimda bersama kabupaten dan kota agar mereka mengisi data harga komoditas harian. Bukan mingguan, saya minta harian agar kita bisa tahu kondisi inflasi yang terjadi pada saat itu,” kata Ganjar usai mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Mendagri Tito Karnavian di Mapolda Jawa Tengah, Senin (5/9).

Lebih lanjut, kepolisian dan kejaksaan juga menyiapkan pengawalan dalam sisi law enforcement. Ganjar juga meminta seluruh tim pangan daerah untuk aktif memantau perkembangan harga komoditas pangan. “Tentu saja tim pangan daerah semuanya on. Maka kita akan kawal semuanya termasuk stok BBM yang musti terisi, yang musti ada dan tidak boleh ada yang menyelewengkan itu,” katanya.

Mengenai stok BBM, kepolisian dan TNI juga sudah memerintahkan agar ada penjagaan di setiap SPBU dan tempat BBM. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan suplai yang pas dan tidak ada penyelewengan.”Kapolda tadi pagi sudah mengumumkan dioperasi semuanya dan sudah ada yang tertangkap. Artinya publik tidak boleh main-main dalam situasi sulit seperti ini,” jelasnya didampingi Kapolda Jateng Ahmad Luthfi dan Pangdam IV Diponegoro Widi Prasetijono.

Ganjar mengatakan, ada beberapa poin arahan dari Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, serta kementerian terkait tentang kenaikan harga BBM yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. Pertama, data sains harus disampaikan kepada masyarakat secara jelas. Kedua, bantuan-bantuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah agar dibuka agar seluruh informasi bisa sampai kepada masyarakat. “Kita musti menyiapkan bantuan tambahan atau bantalan yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Besarannya 2 persen dari dana transfer umum ke daerah agar diambil untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing,” katanya.

Informasi tersebut akan terus disampaikan kepada masyarakat termasuk kondisi pasar yang ada. Tugas pemerintah juga untuk mengantisipasi sisi suplai dan demand-nya, termasuk distribusinya. Maka pemerintah akan langsung mengambil langkah operasi ketika dibutuhkan seperti beberapa bulan lalu saat beberapa harga komoditas pangan naik dan mengakibatkan inflasi.”Kalau perlu daerah yang panen segera didistribusikan kepada kabupaten dan kota atau provinsi lain yang membutuhkan sehingga perdagangan antardaerahnya bisa berjalan,” kata Ganjar. (*/pra)

Lainnya