Ganjar: Pencegahan Korupsi Jangan hanya Lips Service

Ganjar: Pencegahan Korupsi Jangan hanya Lips Service
BERI IMBAUAN: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat rapat koordinasi tentang pemberantasan tindak korupsi terintegrasi bersama bupati/wali kota se-Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja kemarin (27/9). (DOKUMENTASI PEMPROV JATENG)

RADAR PURWOREJO – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumpulkan bupati/wali kota, hingga ketua DPRD se-Jateng. Mereka mendapat bimbingan pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ganjar mengatakan, masih maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) akhir-akhir ini, membuktikan tindak korupsi bisa terjadi di mana pun. Hal ini harusnya bisa menjadi pengingat atau warning bagi eksekutif maupun legislatif. Baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan perangkat tingkat desa. Untuk memperbaiki sistem pencegahan korupsi. “Itu tidak cukup di lips service, buktinya di-kandani (diingatkan) juga ngeyel (keras kepala) gitu, kemudian terjadi OTT di mana-mana,” sebut Ganjar di sela-sela Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi Terintegrasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja kemarin (27/9).

“Ada saja yang ditangkap OTT. Itu enggak jauh-jauh, jual-beli jabatan, minta-minta komisi, ngatur proyek, investasi, dipalak. Pokoknya nyebelin lah yang gitu-gitu,” lanjut Ganjar.

Ganjar pun buka-bukaan menceritakan beberapa kasus korupsi yang akhir-akhir ini terjadi. Mulai dari pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Blora, OTT pejabat di Pemalang beberapa waktu lalu, dan OTT yang melibatkan hakim agung di Mahkamah Agung. “Orang mungkin melihat itu kecil sekali, tapi dari segi kelakuan itu tidak benar,” tegas Ganjar.

Atas kejadian-kejadian tersebut, Ganjar menilai, bertemunya DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/kota menjadi sangat penting. Sehingga antara eksekutif dan legislatif, bisa memahami relasi dengan baik, khususnya dalam membangun sistem pencegahan korupsi. Misalnya mengenai pengesahan APBD, jangan sampai ada kolusi. Aspirasi rakyat harus dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik. “Sebab, mitigasi korupsinya ada di situ (pengesahan APBD, Red), bagaimana make a deal yang baik dengan syarat seperti daerah miskin musti ditolong, potensi stunting harus dibereskan, politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global, kemudian harga yang meningkat karena kondisi eksternal yang musti diperbaiki, arahkan APBD-nya ke sana. Itu saja,” paparnya.

Dia pun menegaskan agar tak ada lagi istilah proyek bancakan dalam pengesahan APBD. Sebab indikasi seperti itu pasti ada. Beberapa potensti yang rawan terjadi tindak korupsi semisal ada pada proyek aspirasi masyarakat dengan nominal sekitar Rp 200 juta. Karena pelaksanaannya melalui penunjukan langsung. “Saya titip kepada kawan-kawan DPRD, tolong dikontrol. Dan kita jangan ada yang terlibat, eksekutif maupun legislatif. Saya juga minta publik untuk lapor, kasih data kepada saya. Siapa main siapa minta, sudah pasti langsung pecat,” tegas Ganjar.

Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron menilai, upaya Ganjar dalam mencegah korupsi merupakan bentuk komitmen dari tagline Mboten Korupsi Lan Mboten Ngapusi. Hal itu diharapkan bisa terimplementasikan di wilayah Jateng.

“Tadi kan komitmennya (Ganjar, Red) ojo ngapusi ojo korupsi itu yang kami tagih. Kami harapkan terimplementasi bahwa setiap kepala daerah tidak boleh korup, tidak boleh ngapusi,” kata Ghufron usai acara.

KPK sendiri, hadir di Jateng dalam rangka pencegahan. Dikatakan Ghufron, pencegahan bisa dilakukan melalui dua hal. Yaitu perbaikan sistem tata kelola keuangan, serta layanan publik yang transparan, adil, dan akuntabel. (*/eno)

Lainnya