Penyaluran Dana Desa di Daerah

Penyaluran Dana Desa di Daerah
Oleh : Setyo Juri(ASN KPPN Purworejo)

KANTOR Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) membuktikan diri sebagai mitra kerja terdekat Pemerintah Daerah (Pemda). Jika sebelumnya penyaluran Dana Transfer dan DD ke daerah dilakukan KPPN Jakarta II, mulai tahun 2017, penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa (DD) dilakukan oleh KPPN.

KPPN sebagai kepanjangan tangan Kementerian Keuangan di daerah juga terus meningkatkan efisiensi dalam koordinasi dengan Pemda dan konsultasi dengan Kementerian Keuangan. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi dan KPPN resmi menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan DD juga meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Tahun 2021, KPPN dalam melakukan penyaluran DD merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Regulasi lain yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.

Kemunculan regulasi itu menjadi relaksasi penyaluran DD untuk percepatan penyaluran DD dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada PMK di tahun 2021. Sedikitnya ada empat poin relaksasi pola penyaluran DD setelah terbitnya regulasi tersebut. Pertama memindahkan dokumen persyaratan Peraturan Desa mengenai APBDes semula merupakan syarat penyaluran tahap I menjadi syarat penyaluran tahap II.

Kedua syarat pengajuan penyaluran BLT Desa, diatur ketentuan bulan kesatu  (Surat Kuasa dari Bupati/Wali Kota dan merekam data KPM BLT Desa bulan kesatu) dan bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas; tagging (menandai) desa layak salur pada OM SPAN. Ketiga, mengubah pola penyaluran DD untuk BLT Desa yang semula dilakukan secara bulanan menjadi tiga bulanan atau triwulan.

Keempat, Pemerintah Desa melalui Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penyaluran DD untuk BLT Desa sekaligus untuk kebutuhan BLT Desa selama 3 bulan, terhitung mulai permintaan penyaluran BLT bulan Juli dan seterusnya dengan catatan penyaluran dilaksanakan tiap bulan berkenaan.

Teknis Penyaluran Dana Desa sesuai PMK 94/PMK.07/2021 disalurkan dengan tiga tahap untuk desa regular dan dua tahap untuk Desa Mandiri. Desa Reguler, penyaluran DD Tahap I sebesar 40 % disalurkan paling cepat bulan Januari. Tahap II sebesar 40 % paling cepat bulan Maret, dan tahap III sebesar 20 % disalurkan paling cepat bulan Juni.  Sedangkan Desa Mandiri penyaluran DD disalurkan dua tahap. Tahap I sebesar 60 % paling cepat bulan Januari tahap II sebesar 40 % paling cepat bulan Maret.

Dengan adanya relaksasi penyaluran DD dan BLT Dana Desa maka diharapkan penyaluran DD, BLT menjadi lebih cepat diterima kepada yang berhak, sehingga dapat meminimalisir dampak pandemi Covid-19 untuk perekonomian masyarakat pedesaan.

KPPN Purworejo mengakomodir pembayaran DD untuk Kabupaten Purworejo dan Kebumen. Tahun 2021 alokasi DD Kabupaten Purworejo sama dengan Tahun 2020 yakni sebesar Rp 363,9 M untuk 469 Desa. Sementara Kabupaten Kebumen tahun 2021 alokasi DD sebesar Rp.405,2 M untuk 449 desa, lebih besar  Dibanding 2020 senilai Rp.405 M untuk 449 desa.

Berdasarkan Monitoring pada aplikasi OMSPAN hingga 28 November 2021 untuk Kabupaten Purworejo dan Kebumen di wilayah pembayaran KPPN Purworejo dari pagu Rp769,2 M untuk 918 desa telah tersalur DD sebesar Rp.736, 3 M (95,72%). Rinciannya Kabupaten Purworejo dari pagu Rp. 363,9 M telah tersalur Rp. 363,8 M (99.97%) dan Kabupaten Kebumen dari pagu DD sebesar Rp 405,2 M telah tersalur Rp 372,4 M (91,90%).

Selain menjalankan tugas fungsi penyalur DD, KPPN juga melaksanakan tugas pendampingan dan pemantauan evaluasi. Asistensi dilaksanakan dalam rangka fungsi pengawalan atas penyaluran dana desa di lingkup wilayah kerjanya.

Apabila terdapat kendala dan hambatan terkait penggunaan Aplikasi OMSPAN, maka KPPN akan melakukan kegiatan pendampingan terhadap para operator ketika menemui hambatan atau kendala pengoperasian aplikasi termasuk jika terdapat permasalahan lainnya yang bersifat teknis saat pengoperasian aplikasi.

Pemantauan dan evaluasi juga dilaksanakan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen-dokumen persyaratan yang disampaikan Pemda sebagai syarat penyaluran serta identifikasi permasalahan penyaluran dana desa. Jika terdapat permasalahan maka KPPN langsung berkoordinasi dengan Pemda (BPKAD/DPPKAD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Jika di  lapangan terdapat temuan identifikasi permasalahan, KPPN selaku instansi vertikal Kementerian Keuangan akan menyampaikan hal tersebut kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi maupun Koordinator KPA Penyaluran DAK DD untuk mendapatkan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan penyaluran dana desa tersebut.

Setiap permasalahan di lapangan ini sangat penting artinya bagi organisasi, sebab dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang, sehingga penyaluran dana desa dapat dilaksanakan secara benar, akurat, efektif dan tepat sasaran. (*)

Lainnya