Kebutuhan Mendesak, Segera Bahan Raperda Ketenagakerjaan

Kebutuhan Mendesak, Segera Bahan Raperda Ketenagakerjaan
PEMBAHASAN: DPRD Kabupaten Purworejo menggelar rapat paripurna pada Rabu (16/2). (PEMKAB PURWOREJO FOR RADAR PURWOREJO)

RADAR PURWOREJO – Bidang industri dan tenaga kerja di Kabupaten Purworejo memiliki isu strategis. Salah satu yang krusial adalah meningkatnya pencari kerja tetapi tingkat penyerapan dan penempatan tenaga kerja kecil. Akibatnya jumlah penganggur semakin meningkat. Mengantisipasi segala persoalan yang timbul di kemudian hari, perlu disiapkan aturan.
Peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diubah dan disesuaikan. Salah satunya raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Selain raperda ini, dua rancangan peraturan daerah (raperda) lain dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Purworejo. “Yakni,retribusi persetujuan bangunan gedung, dan Purworejo kabupaten cerdas,” kata Bupati Purworejo Agus Bastian Kamis (17/2).

Dikatakan, usulan raperda tersebut berdasar pada kebutuhan untuk mewujudkan tertib hukum daerah dan memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas-tugas bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.Terkait, raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung, dia menyebutkan, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah memperkenalkan prosedur perizinan pembangunan gedung yang baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16/2021. Peraturan itu menjadi payung hukum atas prosedur penerbitan persetujuan bangunan gedung.“Sebelumnya, untuk membangun maupun mengubah suatu bangunan, pemilik bangunan gedung harus memiliki izin mendirikan bangunan gedung (IMB) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dulu. Namun, dengan peraturan baru, IMB resmi digantikan oleh persetujuan bangunan gedung (PBG),” jelas Bastian.

Disebutkan, Purworejo kabupaten cerdas bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemkab Purworejo perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan umum yang mudah, cepat, terjangkau dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara, anggota DPRD Kabupaten Purworejo Muhammad Abdullah mengatakan, pihaknya sependapat dan mendukung pembentukan peraturan tersebut. Bahkan, materi raperda tersebut layak untuk dilanjutkan pembahasannya melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, terkait retribusi bangunan gedung perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan kelemahan-kelemahan dalam perda IMB. Kemudian, dalam hal ketenagakerjaan perlu pengawasan terhadap implementasi peraturan agar nantinya dapat dilaksanakan secara baik.

“Kami juga berharap, raperda tentang Purworejo kabupaten cerdas agar implementasi prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik jangan sampai terabaikan,” tandas dia. (han/din)

Lainnya