Peran KPPN Purworejo Sukseskan Pembangunan

Peran KPPN Purworejo Sukseskan Pembangunan
FOKUS: Kepala KPPN Purworejo Lurensia Firmani di ruang kerjanya kemarin. (Hendri utomo/radar purworejo)

RADAR PURWOREJO – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purworejo memegang kunci pengucuran dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan di Kabupaten Purworejo. Instansi yang dikepalai Lurensia Firmani ini terus mendorong semua kegiatan berjalan normal.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purworejo memiliki peran dalam suksesnya pembangunan di wilayah Kabupaten Purworejo. Instansi ini bertanggung jawab menangani penyerapan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Namun, pandemi virus korona (Covid-19) ternyata cukup berdampak dengan serapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini mendapat perhatian serius KPPN Purworejo.

KPPN bakal mengambil langkah. KPKN berencana melakukan penyesuaian setelah enam bulan ke depan.

Kepala KPPN Purworejo Lurensia Firmani mengatakan, KPPN Purworejo merupakan salah satu instansi vertikal yang mengurusi penyerapan APBN untuk wilayah Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Di masa pandemi, pihaknya harus benar-benar memahami apa yang terjadi. Sebab, penyerapan anggaran secara otomatis tidak senormal seperti sebelum pandemi.

“Kamu harus fokus memantau itu. Artinya, meskipun pandemi, pertumbuhan ekonomi sebisa mungkin tetap harus jalan. Nah, dari sini kami berperan bagaimana belanja tetap berjalan dan semua kegiatannya bisa terlaksana secara normal,” ucapnya kemarin (13/7).

Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS) KPPN Purworejo Siswanto menambahkan, dalam pelaksanaannya KPPN Purworejo dipantau Kanwil KPPN Provinsi Jawa Tengah dan pusat. Pemantauan terkait kontribusi dalam perkembangan ekonomi yang terkait erat dengan serapan APBN.

“Realisasi penyerapan anggaran terus dipantau. Di wilayah Purworejo dan Kebumen ada sekitar 53 lingkup kantor dan lembaga yang terus dimonitor serapan dan kegiatannya. Semua akan dilaporkan perkembangan per semester,” katanya.

Dijelaskan, selama pandemi banyak kegiatan yang harus dilakukan secara daring. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
Dia memberikan contoh penyerapan angagran sekolah berupa pengadaan alat tulis kantor dan sarana prasarana terkendala. Sebab, pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan. Akhirnya tentu akan ada penyesuaian.

“Revisi perlu dilakukan untuk satker. Kira-kira enam bulan ke depan dengan hasil pengamatan. Jika memang tidak bisa dilakukan tentu kegiatan bisa direvisi, disesuaikan dengan kebutuhan apa yang bisa terserap. Kemenag juga sama. Misalnya, penyelenggaraan haji juga terpengaruh,” jelasnya.

Siswanto berharap KPPN Purworejo bisa terus bersinergi dengan media. Ini mengingat literasi kelembagaan sangat dibutuhkan. Setidaknya, menginformasikan kiprah KPPN kepada masyarakat melalui pemberitaan media.

“Sangat dibutuhkan untuk publikasi dan mendukung sosialisasi jika ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan akibat pandemi,” harapnya. (tom/amd)

Lainnya